Bawaslu Rekomendasi 12 Parpol Diikutkan Verifikasi Faktual

9 Nov 2012

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (tengah), bersama anggota Bawaslu, Nasrullah (kanan), dan Endang Wihdatiningtyas (kiri),

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (tengah), bersama anggota Bawaslu, Nasrullah (kanan), dan Endang Wihdatiningtyas (kiri),

Parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh KPU berjumlah 18 parpol, namun setelahakhirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meremomendasikan 12 Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk tetap di verifikasi faktual.

Rekomendasi Bawaslu tersebut didasarkan pada temuan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil perbaikan, penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan, pengadaan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), ketertutupan akses bagi partai politik dan Bawaslu.

Adapun ke-12 parpol yang direkomendasikan untuk ikut serta pada verifikasi faktual adalah:

1. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

2. Partai Kedaulatan

3. Partai Damai Sejahtera (PDS)

4. Partai Nasional Republik (Nasrep)

5. Partai Republik

6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

7. Partai Buruh

8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

9. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

10. Partai Karya Republik (Pakar)

11. Partai Kongres

12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

apabila hal ini tidak dilaksanakan KPU, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 296 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Isinya menjelaskan bahwa ’setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan dalam Pasal 71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).’


TAGS Komisi Pemilihan Umum KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten / Kota Administrasi Verifikasi Administrasi Verifikasi Faktual Faktual Lolos Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sistem Informasi Partai Politik Sipol


-

Author

Follow Me